Get Adobe Flash player
 

SISTEM PERBANKAN SYARI’AH DALAM PERSPEKTIF

POLITIK HUKUM INDONESIA PADA SAAT INI

 

I.       PENDAHULUAN

 

ImageDalam kehidupan modern sekarang  ini, kegiatan ekonomi yang dipandang sangat strategis adalah lembaga perbankan. Namun dalam prakteknya perbankan yang dijalankan oleh masyarakat dunia dewasa ini tidak bisa lepas dari system bunga yang oleh sebagian umat Islam identik dengan riba, sedangkan riba dilarang oleh Islam. Dalam perbankan yang berbasis bunga hanya mengenal berbagi keuntungan tidak mengenal berbagi kerugian, seolah-olah system bunga hanya mengenal teman dalam suka, tidak mengenal teman dalam derita. Akibatnya perbankan yang berbasis bunga (konvensional) lebih banyak menguntungkan sepihak yaitu lembaga perbankan itu sendiri, sedangkan nasabah dalam posisi yang lemah dan banyak dirugikan.

 Oleh karena praktek bunga yang identik dengan riba secara tegas dilarang oleh Islam, maka untuk menghindari usaha yang illegal ( dilarang agama) tersebut, muncul gagasan di Negara-negara Islam untuk mendirikan bank Islam yang bebas bunga, dan tidak ketinggalan pula di Indonesia juga didirikan bank Islam dan lebih dikenal dengan bank syari’ah dan untuk yang pertama kali di Indonesia dikenal dengan nama Bank Muamalah Indonesia, dan selanjutnya lahir Bank Umum Syariah lainnya [1]

  

II.     SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

 

Lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka di Indonesia dikenal dua sistem perbankan (dual system banking) yaitu sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Sistem operasional Bank Syariah adalah berbeda dengan bank umum lainnya (konvensional). Bank Konvensional lebih kental aromanya dalam mengejar keuntungan materiil semata (kapitalistik) dengan sistem bunganya, sehingga tidak mengenal adanya kerugian pihak lain, sedangkan Bank Syariah menekankan adanya sifat  ta’awun (tolong menolong dalam suka dan duka / kemitraan), sehingga ada prinsip bagi bagi hasil yang dikenal dengan nama “profit and loss sharing” atau “ mudlarabah “ dan juga ada pinjaman kebajikan (social)  bagi nasabah yang sangat lemah dengan skim (bentuk pembiayaan) “qordlul hasan” yaitu pinjaman dimana nasabah tidak dibebani sesuatu apapun kecuali hanya mengembalikan pokoknya.

Khusus dibidang perbankan, setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui sistem perbankan syariah disamping perbankan konvensional, maka keberadaan Bank Muamalat Indonesia dan bank Umum Syariah lainnya serta lembaga keuangan syari’ah pada umumnya semakin kokoh dan kuat karena terdapat pijakan hukum yang pasti. Adanya landasan hukum yang pasti tersebut maka sampai tahun 2004 telah lahir  3 Bank Umum Syariah, 11 Unit Usaha Syariah (windows) dari Bank Konvensional, 88 Bank Perkreditan Syariah dengan jaringan 102 Kantor Pusat dan 137 Kantor Cabang dan ratusan kantor cabang pembantu[2], disamping itu lahir pula ribuan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di seluruh pelosok wilayah Republik Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan didirikan perbankan syariah adalah :[3]

1.      Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya dalam bidang perbankan agar terhindar dari praktek riba;

2.      Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antara antara si pemilik modal dan pengelola modal;

3.      Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan mendorong untuk berwira usaha;

4.      Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang menjadi program utama Negara berkembang;

5.      Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah, yaitu dengan menghindari/menekan laju inflasi akibat penerapan suku bunga dan persaingan tidak sehat dari lembaga keuangan konvensional dan pengusaha pada umumnya.

6.      Untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan bank konvensional sehingga umat Islam dapat mengembangkan ekonominya secara Islami;

Selanjutnya karakteristik/ciri khas yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional antara lain:[4]

1.      Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad diwujudkan dalam bentuk nominal dan sifatnya fleksibel dan wajar;

2.      Bentuk prosentase dalam pembayaran dihindari karena bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir ;

3.      Bank syariah tidak menerapkan pembiayaan kontrak berdasarkan keuntungan yang pasti (fixed return) yang ditentukan dimuka, tetapi lebih kepada bagi hasil baik dalam keuntungan maupun dalam kerugian.

4.      Bank syariah tidak akan melakukan jual beli uang dengan jenis mata uang yang sama, dengan kata lain uang dipandang bukan sebagai barang komudite sehingga dalam traksaksi selalu menggunakan istilah pembiayaan / kredit barang bukan kredit uang.

5.      Dalam bank syariah ada Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari  aspek syai’ahnya.

 

III.      POLITIK HUKUM INDONESIA KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM

Dalam sebuah perjalanan pemerintah atau Negara , hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik. Disatu sisi hukum itu dibuat sesuai dengan keinginan para pemegang kebijakan politik, sementara disisi lain para pemegang kebijakan politik harus tunduk dan bermain politik berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu antara politik dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan “two faces or a coin” (dua sisi mata uang)[5].

Selanjutnya yang dimaksud dengan politik hukum Indonesia adalah legal policy yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia  yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah ada[6]. Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkan.[7]

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu itu. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan tersebut. Pada masa pemerintahan Belanda misalnya, ada sebuah teori yang sangat berpengaruh bagi Pemerintah Kolonial Belanda didalam pembentukan hukum di Indonesia yang dikenal dengan teori receptie.[8]  Pengaruh teori receptie ini masih melekat pada masa awal kemerdekaan atau pada masa pemerintahan orde lama, dan bahkan sampai pada masa pemerintahan orde baru ( 1967-1998 )[9].Pada masa Orde Baru ini konsep pembangunan hukum diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, dimana hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Hukum Islam sekalipun merupakan the living law yang secara konsep ilmu hukum seharusnya diterapkan, namun oleh Pemerintah Orde Baru, hukum Islam dilihat sebagai ajaran agama yang tidak mengakar kebumi, karenya cukup dipahami bukan untuk diterapkan.

Selanjutnya pada masa reformasi (1999 – sekarang)[10], politik hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam GBHN 1999-2004 antara lain berisi menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama  dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Bertitik tolak dari GBHN diatas, maka politik hukum Negara Republik Indonesia dewasa ini tidak lagi dipengaruhi oleh teori receptie yang oleh Hazairin disebut sebagai teori Iblis[11], tetapi justru menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama (Islam) dalam kehidupan hukum nasional. Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta salah seorang The Founding Father menyatakan, dalam pengaturan Negara hukum Republik Indonesia syari’at Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia.[12] Meskipun teori receptie pada pemerintahan saat ini (rezim reformasi) boleh dikatakan tidak berpengaruh lagi dalam politik hukum Indonesia, bahkan dibilang telah mati, namun Prof.Mahadi mengingatkan bahwa kendatipun teori receptie telah mati, namun hantunya masih gentayangan di alam pikiran sarjana hukum Indonesia.[13]

 

IV.   PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA MASA KINI

Pemberlakuan Hukum Islam dibidang muamalat  khususnya perbankan syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ketentuan hukum Islam di bidang muamalat belum dapat dikatakan diakui dalam tata hukum nasional. Namun sejak lahirnya UU No.7 tahun 1992 yang diikuti dengan PP No.72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan beberapa peraturan dari Bank Indonesia, maka dapat dikatakan penerapan hukum Islam dibidang muamalat di Indonesia secara yuridis formal telah diakui eksistensinya.

 Adanya hubungan yang cukup baik antara umat Islam dengan Negara dan juga telah diterimanya asas tunggal Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dan Politik, maka yang semula politik hukum Indonesia pada masa awal orde baru kurang responsip bahkan memarginalkan hukum Islam,[14] sedikit demi sedikit atau pelan tetapi pasti hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan khususnya perbankan syariah juga diberikan landasan hukum yang kuat yaitu UU No.7 tahun 1992 dan kemudian diubah dengan UU No.10 tahun 1998.

Pada Era Reformasi saat sekarang ini disamping GBHN 1999-2004 telah memberikan tempat berlakunya hukum agama (Islam) dalam tata hukum nasional, juga dalam TAP MPR Nomor III Tahun 2000 antara lain menyatakan sumber hukum di Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, maka kesempatan untuk mengembangkan dan memasukkan hukum Islam, terutama hukum ekonomi Islam sangat besar peluang dan harapannya. Hal ini didukung dengan telah diamandemen UUD 1945 terutama ps.24 dan 25 yang menempatkan Peradilan Agama dalam lingkup yudikatif , lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang antara lain telah mengakui keberadaan lembaga-lembaga keuangan yang berdasar syari’ah Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bisnis syariah dan sebagainya, dan menetapkan  Peradilan Agama sebagai lembaga hukum formal yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, termasuk didalamnya perbankan syari’ah.

Melihat peristiwa lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dapat dibilang berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan dari pihak manapun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum Indonesia dimasa sekarang ini sangat akomodatif dan responsip terhadap hukum Islam dan menerima penerapan hukum ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah.

Untuk lebih memperkuat eksistensi perbankan syariah, sekarang ini DPR sedang membahas tentang RUU Perbankan Syariah untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Namun sayangnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengalihkan kewenangan untuk mengadili sengketa perbankan syariah, yaitu yang semula menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, akan dialihkan menjadi kewenangan Peradilan Umum dengan alasan akad dalam perbankan syariah menyangkut persoalan bisnis dan komersiil semata, sehingga masuk dalam ruang lingkup perdata umum. Hal ini membuktikan apa yang telah diperingatkan Prof. Mahadi adalah benar adanya yaitu bahwa sekalipun teori resepsi telah mati, namun arwahnya tetap gentayangan, artinya masih ada sebagian sarjana hukum atau pemegang politik pemerintahan yang masih phobia terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah di Indonesia, keberadaan dan pengembangan Perbankan syariah dimasa sekarang dan masa yang akan datang tidak lagi bergantung kepada ligitimasi yuridis formal,   tetapi pengembangan perbankan syariah dimasa datang lebih ditentukan oleh adanya kesadaran beragama dari umat Islam, artinya adanya pengakuan dan ketaatan  setiap umat Islam yang disertai dengan keyakinan dan kesadaran terhadap pelaksanaan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi Islam.

 

V.    PENUTUP

Setelah diuraikan secara singkat tentang latar belakang berdirinya perbankan syariah di Indonesia dan perkembangan politik hukum dari masa kolonial Belanda sampai pada masa reformasi sekarang ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Bahwa Bank Syariah lahir sebagai solusi untuk menghindari praktek riba dalam kehidupan ekonomi umat Islam, dan Bank Konvensional selama ini dipandang tidak adil dan tidak dapat mengentaskan kemiskinan sebagian besar rakyat Indonesia;

2.      Sistem Perbankan Syariah mempunyai kelebihan-kelebihan dalam produk dan operasionalnya, jika dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem perbankan syariah lebih menekankan kepada etika dan moral bisnis menuju kepada kesejahteraan bersama, sedangkan perbankan konvensional lebih berorientasi kepada keuntungan materiil secara sepihak ( kapitalistik );

3.      Politik Hukum Indonesia dalam hal pembangunan hukum nasional, pada awalnya masih dipengaruhi oleh teori receptie yang dikembangkan oleh Snock Horgronye, namun pada akhir masa pemerintahan orde baru teori receptie mulai berkurang pengaruhnya dan bahkan mengalami sakarotul maut, dan selanjutnya dipandang telah mati pada masa reformasi saat ini, terbukti dengan telah diterimanya hukum Islam ( perdata dan muamalat ) secara bulat sebagai hukum positif, yaitu dengan dimasukkannya Peradilan Agama dalam kekuasaan yudikatif, dihapusnya fiat eksekusi atas putusan Peradilan Agama, tidak adanya lagi hak opsi dalam kewarisan Islam dan diterapkannya  hukum ekonomi Islam serta diperluasnya kewenangan Peradilan Agama, namun demikian masih ada sebagian elit politik yang phobia terhadap pemberlakuan Hukum Islam.

4.      Keberadaan dan Pengembangan Bank Syariah dimasa kini dan masa datang, sangat membutuhkan partisipasi Ulama dan umat Islam pada umumnya terutama dalam mensosialisasikan kesadaran hukum dalam penerapan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi Islam.

                                                          Kendal; 1 Pebruari 2008

 

                                                               YUSUF BUCHORI

 

 



[1] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah : dari Teori ke Praktek, ( Jakarta : Gema Insani,2005 ) Cet IX,hal.25. PT Bank Muamalah Indonesia (BMI) akta pendiriannya ditandatangani tanggal 1 Nopember 1991 dan secara resmi beroperasi tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.

[2] Dadan Muttaqien dalam disertasinya, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hal.193.

[3] Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia,( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002 ) cet III, hal.19

[4] Ibid

[5] M.Solly Lubis, Politik Dan Hukum Di Era Reformasi, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2003 ) hal.43

[6] Mohd.Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, ( Jakarta : LP3ES, 1998 ) , hal.9

[7] Ibid, hal.15

[8] Teori receptie ini dipelopori oleh Christian Snouck Horgronye.teori tersebut menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Oleh karena itu hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima oleh hukum adat.Sebagai reaksi atas teori ini lahir teori Receptie Exit yang dipelopori oleh Prof Hazairin,Teori ini menyatakan yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat bisa berlaku jika diakui oleh hukum Islam

[9] Orde Lama adalah sebutan rezim Soekarno (1945-1965), sedangkan Orde Baru sebutan rezim Soeharto (1967-1998).Orde Baru merupakan reaksi dan koreksi terhadap praktek pemerintahan orde lama yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945,dan bertekad untuk mengabdi kepada kepentingan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

[10] Masa Reformasi adalah sebutan rezim setelah pemerintahan Soeharto (orde baru) tumbang, yang diawali oleh Pemerintahan BJ Habibi, dengan slogan pemberantasan KKN dan penegakan supremasi hukum serta pembentukan masyarakat madani.

[11] Disebut teori iblis karena sangat bertentangan dengan kehendak Allah dan RasulNya.

[12] Ichtijanto SA, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dalam Kehidupan Umat Islam, ( Jakarta : PP IKAHA, 1994 ) hal.258

[13] Muhammad Daud Ali-Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1995) hal.115

[14] Sikap pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto terhadap Islam (hukum) dapat dibagi menjadi 3 fase yaitu : 1) Fase Antagonis ( 1966-1981), yakni sikap antipati dan mencurigai terhadap umat Islam, 2) Fase Resiprokal ( 1982-1985 ), yakni sikap saling member angin dan tidak bersebelahan lagi dengan umat Islam, 3) Fase Akomodatif ( 1986-1999),yakni sikap yang semakin baik dan mesra hubungan umat Islam dengan pemerintah

BBCell

Tabayun Online

Waktu sholat untuk Brangsong - Kendal , Jalan Soekarno Hatta. Widget Jadwal Sholat oleh Alhabib.

Pengunjung

433304
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
149
523
7364
13345
433304

IP Anda : 54.221.93.187
Server Time: 2017-12-17 07:48:44

Hak Cipta © 2014 Pengadilan Agama Kendal

Jl. Soekarno Hatta Km. 4, Brangsong - Kendal Telp. 0294-381490 Fax. 0294-384044

Jawa Tengah, Indonesia - 51371