Get Adobe Flash player
 

PERKAWINAN SIRRI (BAWAH TANGAN )PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

 

Pendahuluan

Pernikahan sebagai sesuatu yang luhur,sakral, bermakna ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjwab serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

            Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum baik bagi suami, istri maupun anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan tersebut seperti menyelesaikan harta bersama, penguasaan anak, biaya pendidikan anak bahkan termasuk kewarisan.

            Pasal 1 UU No. 1 /1974 menyebutkan bahwa “perkawinan ialkah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdaasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

            Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 th 1974 menyebutkan ; Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) disebutkan: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pengertian dan status Nikah sirri (bawah tangan)

            Pengertian nikah sirri disini adalah nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan  syari’at Islam, karena terbentur PP 10/83 bagi PNS jo PP 45/1990, sehingga perkawinannya dilaksanakan secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami istri.

            Sedangkan istilah nikah bawah tangan muncul setelah UU Nomor 1/1974 berlaku secara efektif yaitu tanggal 1 Oktober 1975.  nikah bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum.   Dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam UU perkawinan. Dengan demikian nikah bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum sehingga nikah tersebut kategori nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

 

UUP psl.2 (1) “perkawinan  adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

UUP psl.2 (2) “tiap-tap perkawinan dicatat menurut peraturan  perundang-undangan yang berlaku”

PP 9/75 Ps.2 “pencatatn mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU 32 1954.

 

Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif bukan fakultatif ataupun alternatif, oleh karenanya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan syari’at islam tanpa dicatat oleh PPN belumlah dianggap perkawinan yang syah. Hal ini dapat diperkuat dengan

1. pemahaman terhadap surat An Nisa” 59

يا ايها الذين امنوا اطيعواالله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

perintah al-qur’an ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat  yang sadar dan taat hokum agama dan hokum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaanhidupnya di dunia dan akhirat

 

2. akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan maslakhah bagi dirinya dan keluarganya seperti:

a.    untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran  atas perkawinannya,

b.    akibat hukum dari perkawinannya itu harta bersama dalam perkawinan, hak waris,

c.    untuk melindungi dari fitnah

 

maka jelaslah bahwa pencatatan nikah sangat penting untuk prevevtif action   dan juga good interest

 

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

 

tektual

Penafsiran perundang-undangan                       kontektual

                                                                        Metode ilmiah

Metode ilmiah :

  • Meneliti untuk mengetahui kehendak pembuat UU saat uu tsb dibuat
  • Mencari data lain untuk mendukung penjelasan
  • Meneliti substansi hukum, serta mencari faktor luar mengapa terbentuknya UU             poleksobud yang mempengaruhinya.

 

UUP ps. 43

1     Anak yang dilahirkan diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

2     Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dengan PP

 

Ps 43  berasal  dari Ps. 49 RUUP

1     Anak yang dilahirkan di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

2     Anak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diakui oleh ayahnya

3     Anak  yang dimaksud ayat 2 pasal ini dapat disahkan  dengan perkawinan

 

Ps 49 (2,3)RUU                    ps 43 (2) UUP = anak luar kawin bukan anak sah

 

Ps 43  = konsep islam                     ALK  punya hubungan perdata dengan ibu

Ps 43 ≠  konsep BW                        ALK tdk punya hub. Dg ibu bpk kecuali keduanya mengakuinya

 

 

 

Proses perubahan Ps 49 RUUP               Ps 43 UUP

                                                                                    ALK dpt diakui

Benturan antara dua konsep

                                                ALK tdk dpt diakui

 

Benturan these vs antithese                   melahirkan sinthese  artinya peraturan tantang ALK baik menurutkonsep pertama dan kedua perlu di perbaharui.

 

BW dikenal adanya lembaga                    erkening

Islam                                                              {اقرار الولد}

Bedanya dalam hal motivasi

BW                              legitimasi  hukum semata

Islam                          tanggung jawab sasial

 

Terbosan – terobosan KHI

 Ps 53

            “Perempuan yang hamil di luar kawin dapat dikawini  oleh laki-laki yang menghamilinya”

 

madzhab Syafi’I                   wathi subhat

 

Ps  99

            Anak yang sah adalah :

1     Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

2     Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

 

 

 

 

 

 

 

Nama                                     : Drs. ROHMAT,MH.

Tempat / Tgl lahir     : Grobogan 08 Oktober 1967

Riwayat Pendidikan  1.  lulus SD 1980

                                      2. lulus Mts N Surakarta 1983

                                      3. lulus MAN. Purwodadi  1986

                                      4. lulus IAIN Walisongo Semarang 1991

                             5. lulus S2 Ilmu Hukum Unissula 2004

Riwayat  pekerjaan  : 1. CPNS pada tahun 1993 tempat tugas PA. Poso

                                       2. hakim PA Poso 1997

                                    &nbs ;  3. Hakim PA kendal  2002

Tabayun Online

Waktu sholat untuk Brangsong - Kendal , Jalan Soekarno Hatta. Widget Jadwal Sholat oleh Alhabib.

Pengunjung

433304
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
149
523
7364
13345
433304

IP Anda : 54.221.93.187
Server Time: 2017-12-17 07:48:44

Hak Cipta © 2014 Pengadilan Agama Kendal

Jl. Soekarno Hatta Km. 4, Brangsong - Kendal Telp. 0294-381490 Fax. 0294-384044

Jawa Tengah, Indonesia - 51371