Get Adobe Flash player
 

LITIGASI SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH

DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006

Oleh : Drs. Yusuf Buchori,SH.MSI. 

1.   Latar Belakang Masalah

            Hukum Islam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam merupakan hukum yang secara empirik hidup dalam masyarakat Indonesa (the living law) sejak masuknya Islam ke Nusantara.[1] Sebagai hukum yang hidup, hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan yang menggembirakan.

            Perkembangan hukum Islam di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989  tentang peradilan agama yang juga dipandang sebagai tonggak  era peradilan agama menjadi court of law,  setelah berabad-abad dikebiri sebagai peradilan quasi. Sebab  undang-undang tersebut, di samping mengembalikan beberapa kewenangan yang telah dicabut kolonial,[2] juga memberi kekuasaan untuk melaksanakan putusannya sendiri tanpa lebih dahulu memperoleh fiat eksekusi dari peradilan umum.[3] Sejak undang-undang nomor 7 tahun 1989 diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, peradilan agama berjalan menuruti mekanisme peradilan negara yang sesungguhnya. Artinya peradilan agama menjadi bagian dari peradilan negara yang bersama-sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia .

            Setelah undang-undang nomor 7 tahun 1989 diundangkan, tampaknya gairah umat Islam Indonesia untuk melaksanakan syariat Islam semakin menggeliat.[4] Gairah umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam ditandai antara lain dengan munculnya gerakan ekonomi Islam untuk mengganti ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (ribawi) yang dianggap tidak adil  dan eksploitatif.[5]  Pada akhir tahun 1991 digagas pembentukan lembaga keuangan yang berbasis syari’ah berbentuk bank dengan modal disetor sejumlah Rp.106.126.382.000. Dengan modal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992 resmi beroperasi Bank Mumalat Indonesia (BMI).[6] Pada awalnya, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimum dalam tatanan industri perbankan nasional. Secara yuridis, dasar hukum operasional bank syariah hanya dapat dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil  . Tidak dapat rincian landasan syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang hanya menyinggung sepintas lalu mengenai sistem bagi hasil dalam operasional perbankan dan kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

            Dalam era reformasi, perbankan syariah mulai menemukan landasan hukum yang kuat, karena dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, telah mengatur dengan rinci landasan hukum, dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah ( disebutkan secara eksplisit dan tegas ). Undang-undang ini juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang (window) syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Menjelang akhir tahun 1999 terjadi booming bank-bank konvensional membentuk cabang syariah, seperti bank IFI, bank Niaga dan bank BNI. Bahkan pada awal tahun 2000 Bank Mandiri telah mendirikan anak perusahaan dengan nama Bank Syariah Mandiri. Belum lagi munculnya 898 baitul mal wa tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah.[7]

Data perkembangan Bank Syari’ah menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga pada tahun 2006 ini telah ada 3 Bank Umum Syari’ah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syari’ah ( UUS ) dengan jaringan 422 kantor cabang ( KC ) termasuk kantor kas dan 92 Unit BPRS . Asetnya tumbuh dengan pesat pada tahun 2004 sebesar  Rp.14 trilyun dan pada tahun 2006 mencapai Rp.20 trilyun.

Selain munculnya beberapa perbankan syari’ah, juga telah muncul lembaga keuangan syari’ah lainnya ( non bank ) seperti Pegadaian Syari’ah, Asuransi dan Re asuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Pasar Modal Syari’ah dan sebagainya dan sehubungan dengan itu Dewan Syariah Nasional ( Institusi dibawah MUI ) yang dibentuk pada awal tahun 1999 , sejak tanggal 1 April 2000 sampai dengan 25 Pebruari 2005 telah menerbitkan 49 fatwa sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syari’ah ( Bank dan non Bank ) dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.

            Sejalan dengan perkembangan ekonomi syari’ah sebagaimana teruarai diatas, maka telah lahir pula Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang merupakan   amandemen dari Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  Dalam undang-undang ini, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 telah diadakan perubahan  dan salah satu ketentuan penting yang diubah adalah ketentuan pasal 49 yang menyangkut tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

 Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan peradilan agama yang telah ada yaitu kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah diantara orang-orang yang beragama Islam. Perluasan kewenangan ini  dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam dan  merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan hukum nasional.[8]

Dalam penjelasan pasal 49 huruf (i)  Undang-undang nomor 3 tahun 2006, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan makro syariah, (c)  asuransi syariah, (d) reasunransi syariah, (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah,  (h) pembiayaan syariah, (i) pagadaian syariah, (j) dana pensiun embaga keuangan syariah dan (k) bisnis syariah.  Perubahan atau tepatnya penambahan kewenangan bagi peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat  yang semula ekonomi syari’ah yang telah dipraktekkan masyarakat muslim di Indonesia masih sebatas sebagai hukum diyani murni namun dewasa ini telah melibatkan kekuasaan Negara dalam bentuk hukum qodlo’y modern yaitu menunjuk lembaga hukum Negara ( Peradilan Agama ) untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi syari’ah tersebut.

Sebelum diundangkannya UU No.3 tahun 2006 jika terjadi perselisihan dan perbedaan antar sesama bank syari’ah atau antara bank syari’ah dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak  menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional ( BASYARNAS )  yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia ( BAMUI ).

Sarana untuk menyelesaikan persengketaan pada hakekatnya dapat dibagi dua bentuk yaitu :

1.      Dalam bentuk litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat. Di Indonesia sesuai ketentuan UU No.4 tahun 2005 dikenal adanya empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara.

2.      Dalam bentuk alternative dispute resolution ( ADR ) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( APS ).

Bentuk lembaga ini adalah partikulir , ia tidak dibentuk oleh pemerintah tetapi oleh kebutuhan masyarakat .Mengenai lembaga ini telah ditaur dalam UU No.30 th.1999 tentang Arbitrase dan APS. Di Indonesia ada dua badan arbitrase yang dibentuk secara permanent yaitu BANI ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia ) dibentuk oleh Kadin tahun 1997 dan BASYARNAS ( Badan Arbitrase Syari’ah Nasional ) dibentuk oleh MUI ( Majlis Ulama Indonesia ) th.2003 semula bernama BAMUI ( Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ) dibentuk tahun 1993.

Sungguh pun ekonomi syariah dilaksanakan atas kemitraan dan kebersamaan dalam untung dan rugi (profit and lost sharing) serta amanah sedemkian rupa, tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa dan perselisihan. Secara yuridis, untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah dibentuk lembaganya, yakni peradilan agama, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006, namun dalam undang-undang tersebut belum mengatur secara khusus  hukum acara nya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, dan juga belum ada hukum materiil yang tertulis sebagai hukum terapannya,  namun demikian mau tidak mau Peradilan Agama harus menyelesaian sengketa ekonomi syariah apabila ada perkara yang diajukan kepadanya karena sesuai ketentuan pasal 16 Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik ingin mencoba meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tesis yang berjudul “ LITIGASI PENEYELESAIAN SENGKETA  PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006

2.   Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan, masalah  yang menjadi tema penelitian ini adalah  :

a.      Bagaimana jenis-jenis sengketa perbankan syariah  dan hukum terapannya? 

b.      Apakah hukum acara perdata dan niaga pada peradilan umum dapat diterapkan sebagai hukum acara dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan agama?.

3.   Tujuan Penelitian

      Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.      Mengetahui jenis-jenis sengketa perbankan syariah dan hukum terapannya  .

2.      Mengetahui hukum acara peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah 

 

5.   Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dicapai,  maka akan diketahui bentuk sengketa perbankan syariah yang telah diselesaikan oleh BASYARNAS dan Yurisprodensi MA.RI tentang hukum bisnis serta  hukum  acara peradilan perdata dan niaga pada peradilan umum yang dapat diterapkan dalam litigasi sengketa perbankan syariah di peradilan agama. Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, dengan sendirinya segera diperoleh  faedah atau manfaat penelitian :

a.      Secara teoretis, memberikan penjelasan tentang  bentuk-bentuk sengekta perbankan syariah yang mungkin timbul dan diajukan kepada peradilan agama, dan  menjelaskan penerapan hukum formil dan materiil di peradilan agama dalam litigasi peneyelesaian sengketa  perbankan syariah khususnya dan ekonomi syari’ah pada umumnya.

b.      Secara praktis, dengan diketahui bentuk sengketa perbankan syariah dan hukum acara yang diterapkan dalam litigasi sengketa ekonomi syariah, dapat dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan  hukum formil dan materiil yang khusus bagi litigasi sengketa ekonomi syariah.

 

4. Telaah Pustaka

Istilah ekonomi syariah hanya dikenal di Indonesia, karena di negara lain istilah yang polpuler adalah ekonomi islam (Islamic economy). Secara substansial, ekonomi syariah (Islamic economy) berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang dewasa ini. Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-niali Islam dan ekonomi konvensional melepaskan diri dari ajaran agama, terutama sejak negara Barat berpegang pada sekularisme dan menjalankan  politik sekulerisasi.[9] Sungguh pun demikian, tidak ada ekonomi yang bebas nilai, akan tatapi nilai dalam ekonomi konvensional adalah nilai duniawi (profane), sedangkan dalam ekonomi syariah adalah niklai ukhrawi (eternal).

Kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam di Indonesia semakin terasa penting manakala dihubungkan dengan pembangunan ekonomi nasional yang disebut-sebut  berorientasi atau berbasis kerakyatan. Urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang , misalnya sudut pandang sejarah, komunitas bangsa Indonesia, kebutuhan masyarakat dan bahkan dari sisi falsafah dan konstitusi Negara Indonesia.

Dari sudut pandang kesejarahan , jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sebelum colonial Eropa menjajah nusantara, maupun setelah merdeka dan hingga sekarang ini , negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam. Di daerah-daerah tertentu hukum ekonomi Islam telah dipraktekkan dalam masyarakat, seperti system bagi hasil dalam pertanian, peternakan, dan symbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan madzhab-madzhab fiqh yang dikenal dalam masyarakat.

Dari segi komunitas yang mendiami Negara Republik Insonesia, mayoritas beragama Islam, maka adalah wajar jika hukum Negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut mayoritas penduduknya. Pemberlakuan hukum ekonomi Islam sama sekali tidak terkait dengan dengan apa yang dikenal dengan sebutan “dictator mayoritas” dan atau “tirani minoritas”. Alasannya, karena penerapan hukum ekonomi Islam tidak dilakukan secara paksa  apalagi dipaksakan, bahkan secara sukarela para pebisnis non muslim tertarik dengan praktek ekonomi Islam.[10] Sistem ekonomi Islam termasuk system hukumnya berjalan sebanding dan sederajat dengan system ekonomi dan system hukum ekonomi konvensional.

Dari sudut kebutuhan masyarakat ,kehadiran system hukum ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi lain yang juga menerima kehadiran system ekonomi Islam, baik lembaga keuangan seperti perbankan maupun non perbankan dan lembaga pembiayaan.

Di negara hukum Indonesia, kedudukan hukum ekonomi Islam sesungguhnya sangatlah kuat sebagaimana kedudukan hukum Islam secara umum. Demikian pula peran hukum ekonomi Islam bisa digunakan  terutama dalam menopang , melengkapi dan mengisi kekosongan hukum ekonomi nasional, sebagaimana peran hukum Islam secara umum bisa  menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum nasional.

Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia dewasa ini , sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan kependudukan ( karena mayoritas beragama Islam ) sebagai mana disebutkan diatas, tetapi lebih jauh dari itu adalah karena adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya system ekonomi Islam dalam mengawal kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Negara Republik Indonesia.

Kedudukan ekonomi Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia, terutama sila “KeTuhanan Yang Maha Esa” dan juga tidak berlawanan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia sebagaimana dalam pembukaannya disebutkan “ … Dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia “ juga ps. 29, 33 dan 34 UUD 1945.

            Salah satu kegiatan ekonomi Islam adalah perbankan syari’ah. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak berdasarkan prinsip syari’ah.[11] Di samping bank syariah, untuk melayani masyarakat menengah dan bawah, undang-undang juga mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan baitul mal wa tamwil (BMT).  Dasar pemikiran pengembangan bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indoensia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga.[12]

            Bank Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi dilarang oleh Islam. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga. Larangan atas bunga inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba sama dengan atau ada kaitannya dengan bunga ( interest) atau tidak, namun sekarang tampak ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.[13]

            Dalam kegiatan ekonomi yang bebas bunga sekalipun, dimungkinkan terjadinya perselisihan, dan untuk mengantisipasinya telah dibentuk lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikannya, yaitu peradilan agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-undang nomor 3 tahun 2006,  peradilan agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam  mengenai perkara perdata tertentu yang antara lain ekonomi syariah. Ini berarti semua sengketa mengenai kegiatan ekonomi syariah, baik dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, sampai  bisnis syariah pada umumnya ,secara yuridis menjadi kewenangan peradilan agama.

Meskipun telah banyak  karya ilmiyah baik berbentuk buku ilmiyah maupun tesis tentang  ekonomi Islam termasuk didalamnya perbankan syari’ah, sepanjang pengamatan penulis belum ada yang membahas secara detil tentang litigasi sengketa perbankan syari’ah dalam perspektif UU No.3 tahun 2006. Untuk itu kiranya penelitian ini sangat relevan untuk di lakukan .

 

5.  Kerangka teori

Dalam pasal 2  jo pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 dinyatakan bahwa, Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari’ah.

Dalam penjelasan pasal 49 UU No.3 tahun 2006  ditegaskan bahwa, yang dimaksud “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri  dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.

Dari penjelasan pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syari’ah, dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari’ah baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Dalam operasionalnya, lembaga perbankan termasuk didalamnya bank syari’ah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa layanan perbankan.[14] Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syari’ah harus memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 pasal 2 yaitu bank wajib membuat akad  dan secara tegas disebutkan jenis akad / transaksi yang digunakan, dan dalam akad tersebut tidak boleh mengandung unsure ghoror, maisir, riba, dlalim, risywah, barang haram dan maksiat.

Akad dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama perikatan atau perjanjian atau kontrak, demikian pula istilah yang biasa dipakai dalam hukum perdata ( Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata )[15]. Akad menurut Hukum Islam berarti  “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya “[16]  Sedangkan pengertian dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal[17] Dan peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan atau akad dalam hukum Islam..

Dalam perbankan syari’ah, yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab ( penawaran ) dan kabul ( penerimaan ) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari’ah.[18]

Dalam melakukan hubungan hukum, bisa saja terjadi konflik atau sengketa keperdataan, seperti adanya wan prestasi ( cedera janji ) atau perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak, dan jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam perbankan syari’ah terutama mengenai pelaksanaan akad atau perjanjian yang telah disepakati, baik antar sesama bank syari’ah atau antara pihak bank dengan nasabahnya, maka hal ini akan berakibat hukum terhadap status barang jaminan , upaya hukum bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihannya dan pelaksanaan terhadap obyek sengketa.

Pada dasarnya perselisihan dalam bidang bisnis dan keperdataan, bisa diselesaikan diluar pengadilan seperti perdamaian ( al-sulh ) ,arbitrase ( al-tahkim ) yang dalam UU No.30 tahun 1999 disebut negosiasi, konsultasi, mediasi, dan arbitrase, atau dapat  pula melalui lembaga peradilan ( al-qodlo ). Para pihak diberi keleluasan dalam menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang dianggap lebih tepat dan menguntungkan dengan berpedoman kepada perjanjian yang telah dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa  melalui pengadilan ( litigasi ) sekalipun terkadang dipandang terlalu menguras tenaga, biaya dan memakan waktu yang cukup lama, namun harus diakui bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan ( litigasi ) lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan, dengan pertimbangan :

1.      Pengadilan sebagai bagian dari system pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara Negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjamin dan melindungi kebebasan indifidu,

2.      Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak tak semena-mena dan menindas.

3.      kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan  atau suatu peraturan perundang-undangan sehingga system hukum dijalankan dan ditegakkan dengan baik[19]

6.   Metode Penelitian

a.   Disain Penelitian

            Dalam wacana penelitian hukum, penelitian dengan subyek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan penelitian hukum doktrinal, sehingga  pendekatan penelitian litigasi penylesaian sengketa perbankan syariah ini yang lebih tepat digunakan adalah pendekatan normatif-doktrinal. Menurut Dimyati,[20] pendekatan penelitian secara normatif doktrinal adalah suatu pendekatan yang bertolak dari aspek norma-norma dan doktrin-doktrin hukum dengan tidak melihat dari aspek lainnya seperti aspek empirik dari hukum atau aspek sosiologisnya. Dengan kata lain pendekatan ini merupakan upaya mendekati hukum dalam pengertian kaidah dan norma-norma. 

            Dengan subyek penelitian yang demikian, maka data yang diperlukan diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini, berupa hukum ekonomi, fiqih muamalah, sengketa ekonomi syariah  yang diselesikan oleh BASYARNAS dan yurisprudensi sengketa bisnis di peradilan umum ( pengadilan niaga ) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.  Data-data tersebut akan dianalisis dengan menelaah benang merah muatan dan kandungannya sehingga ditemukan simpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

 

 

      b.   Metode dan Sumber Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini  menitikberatkan pada studi kepustakaan terutama literatur ekonomi Islam dan putusan BASYARNAS dan  yurisprodensi Mahkamah Agung RI yang telah dipublikasikan.. Oleh karena itu bahan yang akan digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum atau data primer, sekunder dan terier.  Bahan hukum primer adalah yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder adalah meliputi :

1)      Kitab undang-undang hukum  perdata dan pidana

2)      Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbankan dan ekonomi syariah,

3)       Putusan BASYARNAS dan fatwa  Dewan Syariah Nasional

4)      Buku-buku yang berhubungan dengan ekonomi dan perbankan syariah,  

5)      Disertasi, thesis dan publikasi lainnya yang materi yang pembahasannya berkaitan dengan obyek penelitian,

Adapun bahan terier dalam penelitian ini  antara lain :

1)      Kamus Hukum dan kamus bahasa,

2)      Berbagai majalah cetak dan elektronik.

c.   Metode Analisis Data

   Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil studi literer (kepustakaan), yang berasal dari bahan primer dan sekunder. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang pendekatannya bersifat abstrak teoritis,[21] sehingga metode analisisnya bersifat deskriptik analitik. 

7.   Sistematika Penulisan

Seluruh hasil penelitian di atas akan disusun dalam tesis yang disusun dalam 5 bab, sebagai brikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan  yang menjelaskan secara umum tentang kegelisahan akademik yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis memberikan penjelasan mengenai sistem ekonomi dalam Islam, hukum perbankan di Indonesia, kedudukan bank syari’ah dalam tata hukum perbankan di Indonesia  serta kegiatan operasional bank syari’ah.

Bab ketiga, tinjauan tentang hukum perikatan dan hukum jaminan di Indonesia kaitannya dengan akad yang digunakan dalam bank syari’ah, system pengawasan dalam bank syari’ah dan kemungkinan penyebab terjadinya perselisihan dalam kegiatan perbankan .

Bab keempat, tentang litigasi sengketa perbankan syari’ah, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kedudukan dan kewenangan peradilan agama, praktek penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia dan analisis tentang putusan basyarnas  dalam kasus sengketa perbankan syari’ah.

Bab kelima adalah penutup , penulis setelah menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dari bab pertama sampai bab keempat, akhirnya memberikan kesimpulan dan saran-saran.

 

.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

AA. Karim,2000, Incentive untuk Bank Islam, Pelajaran dari Bank Muamalat, Makalah dalam Konferensi Internasional Ekonomi dan Bank Islam, Lugborough;

Abdul Gani Abdullah, dalam Republika tanggal 220 Maret 2006;

Burhan Ashofa, 1998, Metode penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta;

Jazim Hamidi, 2005, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru, UII Presss, Yogyakarta;

Khudzaifah Dimyati, 2005, Metodologi Peneltian Hukum, UMS Press, Surakarta;

Kurshid Ahmad (eds)  1983, Studies in Islamic Economics, The Islamic Foundation, Leicester, Englang;

Rifyal Ka’bah, 2003, Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia, Suara ULDILAG, Mahkamah Agung, Jakarta;

-----------------, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Kewenangan Baru Peradilan Agama, Varia Peradilan Nomor Nomor 245, PP IKAHI, Jakarta;

Said Agil Al Munawwar,2004,  Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia, Kaifa, Jakarta;

Syafii Antonio, 1999, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Tazkia Institute, Jakarta;

Syahril Sabirin, 1999, Kata Pengantar untuk Buku Antonio, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, tazkia Institute, Jakarta;

Leyla M. Algoud dan Mervyn K Lewis, 2005, Perbankan Syariah, Serambi, Jakarta;

Taufiq, 2006, Nadhariyat al Uqud al Syar’iyyah, makalah Materi Pelatihan Teknis bagi Ketua Pengadilan Agama se Jawa, Malang;

Utari Maharany Barus, 2006, Penerapan Hukum Perjanjian Islam Bersama-sama dengan Hukum Perjanjian menurut KUH Perdata (Studi mengenai Akad Pembiayaan antara Bank Syariah dan Nasabahnya), Disertasi S.3 USU, Medan;

Zaini Asyhadi, 2005, Hukum Bisnis, Raja Grafindo, Jakarta,

 

 

 

 

 



[1]  al Munawwar, Said Agil,  Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonsia, ( Jakarta : Kaifa, 2004 ), hal. 176.

[2] Sebelum UU nomor 7 tahun 1989, peradilan agama praktis hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara NTCR,  tetapi sesudahnya, diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa harta, seperti waris dan waqaf. Lihat pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 beserta pejelasannya. 

[3] Pasal 38 UU No.7 tahun 1989 menyebutkan dalam peradilan agama  terdapat organ jurusita dan pasal  98 UU No.7 tahun 1989 menjelaskan  panitera peradilan agama sebagai pelaksana putusan pengadilan.

[4] Rifyal Ka’bah, Pelaksanaan Syariat islam di Indonesia, ( Jakarta : Suara ULDILAG Nomor 3, Mahkamah Agung, 2003, hal. 67.

[5] Syafi’I Antonio,  Bank Syari’ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, ( Jakarta : Tazkia Institue, 1999 ), hal 124-125.

[6] Ibid, hal. 65.

[7]  Karim, AA,  Incentive untuk bank islam, Pelajaran dari bank Muamalat, ( Makalah Konferensi  Internasional Ekonomi dan Bank Islam, Loughborough University, 2000 ) , hal 20.

[8] Taufiq, 2006,  Nadhariyat al Uqud al Syar’iyyah,  ( Materi Pelatihan Teknis Ketua PA Sejawa di Malang, Mei 2006.

[9] Kurshid Ahmad (eds), 1983,  Studies in Islamic Economics, The Islamic Foundation Leicester, hal xiii-xvii (dikutip dari Rifyal Ka’bah)

[10] Jauhari Ahmad,2006, Peran Arbitrase dalam system ekonomi Islam, Makalah Seminar Nasional di Semarang, hal.1

[11] Pasal  1 angka 2 dan 13 Undang-undang nomor 10 tahun 1998

[12] Syahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam  ( Jakarta : PT Kreatama, 2005 ), hal. 1

[13] Leyla M Algoud dan Mervyn K Lewis, Perbankan Syariah,  ( Jakarta : Serambi, 2005 ) , hal.11.

[14] Dewi , Gemala, Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syari’ah di Indonesia, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2006 ), hal 80-96

 

[15]  Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam, ( Jakarta : Prenada Media,2005 ), hal.45

[16]  Ibid

[17]  Subekti , Hukum Perjanjian, ( Jakarta : Intermasa, 1996 ) hal.1

[18]  Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 ps.1 angka 3.

[19]  Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, ( Bandung : Pusat penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995 ) hal.6

[20] Khudzaifah Dimyati, Metode Penelitian Hukum, ( Bahan Kuliah  Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta,2005 ), hal. 7.

[21] Burhan Ashshofa,  Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1998 ) , hal.  49

Tabayun Online

Waktu sholat untuk Brangsong - Kendal , Jalan Soekarno Hatta. Widget Jadwal Sholat oleh Alhabib.

Pengunjung

433304
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
149
523
7364
13345
433304

IP Anda : 54.221.93.187
Server Time: 2017-12-17 07:48:44

Hak Cipta © 2014 Pengadilan Agama Kendal

Jl. Soekarno Hatta Km. 4, Brangsong - Kendal Telp. 0294-381490 Fax. 0294-384044

Jawa Tengah, Indonesia - 51371