Get Adobe Flash player
 
PENGADILAN AGAMA DAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN DI PERBANKAN SYARIAH
By.YUSUF BUCHORI
ImageA. Tugas Pokok Pengadilan
Salah satu tugas pokok Pengadilan adalah menyelesaikan perkara yang telah diadili/diputus (vide UU No.14/70 jo UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu dengan melaksanakan eksekusi. Eksekusi yang dilakukan Pengadilan meliputi dua hal yaitu; pertama : eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) atau biasa disebut BHT, yang bersifat kondemnatoir (peghukuman) dan kedua : eksekusi terhadap Grosse Akta, seperti akta hipotik yang sekarang berubah nama menjadi akta hak tanggungan, dan juga terhadap akta pengakuan hutang.

Pengadilan Agama yang diberi kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syari’ah,(vide UU No.3/2006) termasuk di dalamnya perbankan syari’ah, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan pula dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang diagunkan pada Bank Syari’ah, karena pada dasarnya perjanjian jaminan adalah perjanjian yang bersifat ”assecoir” (melekat) terhadap perjanjian pokok. Apabila dalam perjanjian al-Musyarakah dibarengi dengan perjanjian jaminan misalnya, maka perjanjian jaminan tersebut melekat pula prinsip syari’ah, sehingga jika terjadi sengketa, Pengadilan Agama berwenang menyelesaikannya, karena sepanjang perjanjian pokoknya dibuat berdasarkan prinsip syari’ah, maka perjanjian tambahannya mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga Pengadilan Agama berwenang pula menyelesaikannya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pengadilan Agama juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan setiap ada permohonan eksekusi baik eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maupun eksekusi terhadap barang jaminan di perbankan syari’ah, yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 
B. Eksekusi Grosse Akta 
Kewenangan melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan di perbankan syari’ah yang berupa Grosse Akta, Pengadilan Agama harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 224 HIR/258 R.Bg dan ketentuan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 198 s/d 208 HIR atau Pasal 206 s/d 240 R.Bg dan juga peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelelangan di muka umum.
 
Eksekusi terhadap Grosse Akta merupakan eksekusi langsung artinya eksekusi yang tidak didahului dengan adanya putusan Pengadilan, tetapi didasarkan atas adanya Grosse Akta (Mahkamah Agung Ri, Buku II, hal.133)
Pengertian Grosse adalah salinan pertama dari akta otentik. Salinan pertama ini diberikan oleh notaris kepada kreditur dengan irah-irah (kepala akta) berbunyi ”Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan salinan lainnya diberikan kepada debitur tanpa irah-irah. Asli akta yang disebut ”minit” disimpan oleh notaris dan tidak ada irah-irahnya (Mahkamah Agung RI, Buku II, hal 139)

Dalam praktek perbankan, Bank Syari’ah sebagaimana perbankan pada umumnya, untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan iktikad tidak baik/nakal (on will) dari nasabah, maka dalam transaksi antara Bank dengan nasabah pada umumnya disertai adanya jaminan sebagai akad tambahan (assecoir) dari akad perjanjian pokok, terutama jika obyek transaksi bernilai tinggi atau besar.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatur tentang jaminan kebendaan yang dikenal dengan hak tanggungan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan, hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.
Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Dalam hal bank meminta jaminan berupa tanah, maka berlakulah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 yaitu dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disebut dengan ”Akta Pemberian Hak Tanggungan” dan dikenal dengan sebutan APHT. Selanjutnya agar APHT tersebut mengikat pihak ketiga, maka harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat (Pasal 13) dan selanjutnya akan diterbitkan ”Sertifikat Hak Tanggungan” yang diberi irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial (alas hak bagi eksekusi) yang sama dengan putusan Pengadilan yang BHT. Sertifikat Hak Tanggungan tersebut berlaku sebagai pengganti Grosse Akta Hipotik sepanjang menyangkut hak atas tanah (Pasal 14) ex Pasal 224 HIR/258 Rbg (Baca Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan).

Dari sistem hukum acara perdata, Hakim tidak bisa memaksa (dalam arti fisik) dalam putusannya agar seorang debitur membayar hutangnya. Untuk menembus hal ini, jika debitur cidera janji (wanprestasi), maka melalui lembaga hak tanggungan ini, kreditur Pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hak mendahului (preferen) dari kreditur lain (konkuren).

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, pemegang hak tanggungan mempunyai hak ”beding van eigenmachtige verkoop” yaitu jika debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Namun demikian dalam prakteknya Pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan pelelangan selalu meminta fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan adanya Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap Grosse Akta Hipotik harus atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Apabila barang jaminan itu berupa benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, maka berlakulah ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Untuk melakukan eksekusi Hak Jaminan Fidusia ada tiga cara yaitu : (Abdul Rasyid Sulaiman, Hukum Bisnis, hal.39)
  1. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial) yaitu dengan penetapan Pengadilan;
  2. Secara parate eksekusi yaitu dengan menjual benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia didepan pelelangan umum tanpa memerlukan penetapan Pengadilan;
  3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri;
Pada dasarnya kredit yang diberikan oleh Bank atau pembiayaan yang diberikan Bank Syari’ah kepada nasabahnya, pembiayaan tersebut harus digunakan peruntukannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Terhadap nasabah yang menyalahgunakan dana pembiayaan, maka akan menimbulkan hak bagi bank untuk mengakhiri perjanjian pembiayaan secara sepihak. Hal ini berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari pembiayaan yang diperolehnya dengan akad pembiayaan tersebut.
Apabila nasabah dianggap wanprestasi, maka sebelum bank secara sepihak mengakhiri perjanjian dengan nasabahnya, maka harus ditempuh dulu tegoran atau peringatan yang dikenal dengan ”somasi”. Lembaga somasi ini diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata. Somasi dapat dilakukan langsung oleh bank dengan membuat surat tegoran atau meminta bantuan kepada Pengadilan, lalu jurusita akan membuat surat peringatan, atau melalui Pejabat kantor Urusan Piutang Negara. Tegoran atau peringatan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu yang dipandang patut (Salim HS, Hukum Kontrak, hal.96). Setelah tiga kali diberikan peringatan, debitur tetap saja tidak memenuhi kewajibannya, maka diberikan ”penetapan lalai” yang merupakan terjemahan dari ”ingebrekestelling”. Penetapan ini berupa akta sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdata.

Namun demikian, ada beberapa peristiwa yang tidak perlu didahului dengan somasi atau diberikan penetapan lalai dan debitur langsung dapat ditetapkan telah melalukan wanprestasi. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah: ( Salim HS, Hukum Kontrak, hal.96)
a. Debitur menolak dengan tegas pemenuhan prestasi;
b. Debitur mengakui kelalaiannya;
c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukannya;
d. Pemenuhan prestasi tidak berarti lagi ;
e. Debitur memberikan prestasi tidak sebagaimana mestinya;
 
C. Kesimpulan
  1. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan terhadap eksekusi grosse akta, khususnya akta hak tanggungan dalam perbankan syariah;

  2. Dalam hal terjadi sengketa perbankan syariah, dan setelah ditempuh somasi tidak berhasil, maka pihak bank akan lebih simpel dan tidak memakan waktu yang lama dan juga biaya yang relatif kecil, jika sengketa tersebut cukup diajukan ”eksekusi” langsung atas barang jaminan yang telah diletakkan Hak Tanggungan tanpa melalui gugatan, karena toh setelah gugatan diputus, masih juga mengajukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah BHT tersebut dan obyek eksekusinya biasanya adalah barang jaminan yang sudah diperjanjikan.

  3. Lembaga hak tanggungan atau lembaga jaminan pada umumnya, adalah instrumen hukum yang memberikan hak kepada pemegang jaminan (kreditur) untuk dilunasi piutangnya, jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak mau melunasi pinjamannya, maka kreditur dilindungi haknya yaitu dapat menjual barang jaminan yang dipegangnya, karena pada dasarnya harta debitur adalah merupakan jaminan terhadap hutangnya.






Tabayun Online

Waktu sholat untuk Brangsong - Kendal , Jalan Soekarno Hatta. Widget Jadwal Sholat oleh Alhabib.

Pengunjung

433304
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
149
523
7364
13345
433304

IP Anda : 54.221.93.187
Server Time: 2017-12-17 07:48:44

Hak Cipta © 2014 Pengadilan Agama Kendal

Jl. Soekarno Hatta Km. 4, Brangsong - Kendal Telp. 0294-381490 Fax. 0294-384044

Jawa Tengah, Indonesia - 51371