Get Adobe Flash player
 

TITIK SINGGUNG KEWENANGAN MENGADILI ANTARA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DENGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.

 

I. Pendahuluan

Secara prinsip, penegakan hukum di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial power) yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak kepada Mahkamah Agung RI.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official dan bertentangan dengan prinsip under the authority of law.[1]

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (amandemen ketiga tahun 2001) jo. Pasal 10 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa ada 4 (empat) lingkungan badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun demikian, dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, secara tegas disebutkan bahwa suatu sengketa perdata selain diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi), dapat pula diselesaikan secara perdamaian (non litigasi) melalui lembaga diluar peradilan seperti lembaga arbitrase.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (2) sangat terbuka kemungkinan terjadinya titik singgung kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah antara Badan Arbitrase dengan Peradilan Agama, bahkan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum.

II. Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah melalui lembaga diluar peradilan.

Perbankan Syariah termasuk dalam lingkup hukum perdata atau muamalat dalam Hukum Islam, dan lebih khusus lagi bagian dari hukum bisnis. Sengketa perdata atau muamalat dalam hukum Islam penyelesaiannya bisa menempuh jalan perdamaian (al-Shulh) atau arbitrase (al-Tahkim) atau jalan terakhir melalui proses peradilan (al-Qadla’).[2] Dengan demikian jika terjadi sengketa antara Bank Syari’ah dengan nasabahnya atau sebaliknya, maka sebelum menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan, para pihak dapat menempuh cara lain yang dipandang menguntungkan kedua belah pihak yaitu melalui perdamaian atau arbitrase atau dikenal dengan ADR (Alternative Dispute Resolution).

1) Lembaga Perdamaian (al-Shulh).

Konsep shulh (perdamaian) merupakan doktrin utama dalam Hukum Islam di bidang muamalat untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan conditio sine qua non dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia.

Di Indonesia, lembaga perdamaian telah diakui keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaiakan masalah sengketa bisnisnya diluar lembaga peradilan, baik melalui kolsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Dalam usaha perdamaian ini para pihak mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat diantara mereka dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis, namun jika mereka gagal mencapai kesepakatan, maka mereka menunjuk mediator untuk membantu menemukan pemecahan masalah dengan harapan dapat menghasilkan win-win solution.

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian adalah sangat cocok dan dianggap paling baik, karena dengan jalan musyawarah akan diketemukan jalan keluar untuk mengakhiri sengketanya dengan tidak ada yang merasa dikalahkan sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan terhindar dari rasa permusuhan. Oleh karena itu masyarakat pelaku bisnis lebih cenderung memilih lembaga perdamaian atau alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan dari pada melalui pengadilan atau arbitrase seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).[3]

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan   yang dikenal dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan intinya  dalam mengadili perkara perdata / bisnis Hakim wajib melakukan perdamaian dengan menempuh mediasi.

2) Lembaga Arbitrase (al-Tahkim).

Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Secara teori, pelaksanaan sistem arbitrase dapat dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu :

a) Arbitrase dalam bentuk ad hoc yang tugasnya hanya untuk menyelesaikan perkara yang dipercayakan kepadanya saja. Apabila tugasnya dalam memeriksa, mendamaikan, dan memutus sengketa telah selesai, maka selesai dan bubarlah lembaga arbitrase tersebut.

b) Arbitrase dalam bentuk permanent yaitu berbentuk suatu lembaga atau badan yang keberadaannya tidak tergantung pada ada atau tidak adanya perkara yang harus diselesaikan.

Di Indonesia terdapat 2 (dua) badan arbitrase nasional yang permanen yaitu:

(1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kadin pada tahun 1977;

(2) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri tanggal 24 desember 2003, yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 21 Oktober 1993.

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa di bidang bisnis atau perdagangan dan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase atau melalui suatu badan arbitrase harus menjadi kesepakatan tertulis oleh para pihak dan umumnya terdapat dalam klausul ketika membuat perjanjian, namun dapat juga dibuat tertulis setelah terjadi sengketa dan tidak bisa diselesaikan secara damai. Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut berarti para pihak telah secara sadar meniadakan haknya untuk mengajukan penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan. Atas dasar klausul arbitrase itu, maka Pengadilan menjadi tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.[4]

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, maka Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain, khususnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.[5]

Putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase termasuk didalamnya BASYARNAS bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya bahwa putusan badan arbitrase mulai berlaku pada saat dijatuhkan putusan oleh arbiter dan tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali sebagaimana yang berlaku di lembaga peradilan. Dengan demikian putusan arbitrase bersifat final dan binding.[6]

 

III. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga peradilan

Dalam sistem penegakan hukum melalui pengadilan di Indonesia, pada mulanya sengketa yang menyangkut keperdataan pada umumnya diselesaikan melalui lembaga peradilan umum (Pengadilan Negeri), akan tetapi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sengketa niaga mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) serta sengketa mengenai Hak-Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti hak merk, hak cipta, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, untuk penyelesaian sengketa keperdataannya menjadi kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Pengadilan Niaga (peradilan khusus di Peradilan Umum). Sengketa perbankan dan asuransi sekarang ini masih menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri, namun untuk jangka panjang akan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Dalam konteks perbankan syariah, lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah menetapkan antara lain bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, diantaranya adalah perbankan syariah.

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan dikenal dengan litigasi artinya proses berperkara dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Pengadilan dalam menyelenggarakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara, sehingga tata cara pemaksaan penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan mesti sesuai dengan tata cara beracara (due to proces).

Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kelebihan jika dibanding dengan sistem arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti perdamaian, mediasi, dan sebagainya. Adapun kelebihan sistem litigasi antara lain :[7]

1) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial;

2) Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan;

3) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambilkeputusan;

4) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi;

5) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa;

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang baik secara eksplisit maupun implisit.

Kelebihan lain sistem litigasi adalah bahwa Pengadilan mempunyai kewenangan untuk eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk putusan arbitrase. Putusan Arbitrase baru dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi) apabila telah didaftarkan kepada Pengadilan, bahkan Pengadilan berhak memeriksa kembali putusan arbitrase.[8]

 

IV. Titik singgung kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dengan Badan Peradilan Agama.

Adanya penunjukan badan arbitrase dalam akta perjanjian dalam menyelesaikan sengketa, maka klausul arbitrase tersebut berlaku dan mengikat para pihak (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), sehingga Pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase (Pasal 3 dan 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Namun demikian dalam memahami ketentuan Pasal 3 dan 11 undang-undang tersebut, terdapat dua aliran yaitu :[9]

Aliran Pertama :

Pendapat yang bercorak generalisasi/absolut yang menyatakan, bahwa asal dalam perjanjian terdapat klausul arbitrase, maka merupakan kewenangan absolut arbitrase untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari perjanjian, tanpa memperdulikan jangkauan/ruang lingkup sengketa yang disebut dalam rumusan arbitrase. Aliran ini juga disebut aliran Pacta Sunt Servanda.[10]

Aliran Kedua :

Pendapat yang menyatakan bahwa, sekalipun terdapat klausul arbitrase, namun karena arbitrase bukan publik policy atau bukan openbare orde, maka penerapannya tidak secara absolut, tetapi melihat rumusan klausul arbitrase dengan seksama.

Selain kedua aliran tersebut di atas, ada satu perkembangan yang sebenarnya bersifat sempalan yang sangat bertolak belakang dengan aliran pertama (aliran Pacta Sunt Servanda), atau bisa disebut aliran ketiga seperti putusan Mahkamah Agung No.1851 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sungguhpun ada klausul arbitrase dan sungguhpun ada eksepsi dari lawan, maka Pengadilan tetap berwenang.[11] Dengan demikian sekalipun para pihak telah sepakat jika timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau menutup kemungkinan jika salah satu pihak mengajukan perkaranya langsung ke Pengadilan tanpa melalui arbitrase. Dalam hal salah satu pihak telah mengajukan perkaranya ke Pengadilan, maka dapat ditafsirkan para pihak tidak serius dengan perjanjian arbitrase atau dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase. 

Penafsiran ini sesuai dengan yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.2027 K/Pdt/1984 tanggal 23 april 1986 yang pada pokoknya menegaskan bahwa perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, tidak mengikat atas dasar bertentangan dengan keadilan. Pendirian Mahkamah Agung ini merupakan bukti nyata bahwa Pengadilan di Indonesia menganut faham, sekalipun suatu perjanjian telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, namun para pihak tidak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1338 KUHPerdata.[12]

Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga, sebagaimana putusannya Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg tanggal 29 Januari 2007, dalam akadnya terdapat klausul sebagai berikut :

”Tentang akad ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Badan Arbitrase Syari’ah (BAS) di Jakarta atau Pengadilan Negeri di Purbalingga dan/atau Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPLN) /Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP3LN) di Semarang”[13]

Perjanjian Pembiayaan al-Musyarakah dalam kasus ini dibuat tanggal 20 Juli 2005 berdasarkan prinsip syari’ah, sengketa terjadi pada bulan Oktober 2006 dan perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Nopember 2006 yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (berlaku sejak 20 Maret 2006).[14] Timbul pertanyaan; lembaga mana yang berwenang mengadili, apakah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di Jakarta, ataukah Pengadilan Negeri Purbalingga, sebagaimana klausul atau isi akad, ataukah Pengadilan Agama Purbalingga sebagaimana pilihan Penggugat?.

Meskipun dalam kasus diatas jelas-jelas terdapat kalusul arbitrase, namun Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan dirinya berwenang mengadilinya, yaitu dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.[15]

Jika dihubungkan dengan adanya 3 aliran dalam penafsiran   tentang klausul arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 11 UU No.30 Tahun 1999, dapat dinyatakan bahwa Majlis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga lebih memilih aliran kedua atau ketiga dalam menafsirkan klausul arbitrase, bahkan Majlis Hakim tersebut bukan hanya mengenyampingkan klausul arbitrase, tetapi juga klausul pilihan domisili pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga.

Dalam ilmu hukum dikenal asas ”lex posteriore derogat legi priori” artinya peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.[16]  Boleh jadi asas inilah yang menjadi pegangan Majlis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengenyampingkan klausul domisili di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga, karena berdasarkan asas hukum diatas, dapat ditegaskan bahwa sengketa perbankan syariah tersebut secara absolut menjadi kekuasaan/kewenangan Peradilan Agama (Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006), karena terjadinya sengketa tersebut pada bulan Oktober 2006 yaitu setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (berlaku sejak tanggal 20 Maret 2006) sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga tidak ada kewenangan lagi untuk mengadilinya.

 

V. Penutup

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 beserta penjelasannya, dan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dihubungkan dengan praktek peradilan yaitu putusan Mahkamah Agung RI  yang berkaitan adanya klausul arbitrase, sangat membuka peluang terjadinya multi tafsir khususnya dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dari penafsiran yang berbeda itulah terjadi titik singgung kewenangan mengadili antara Basyarnas dengan Pengadilan Agama, bahkan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.

2. Bahwa untuk menghindari kekaburan atau demi adanya batasan yang jelas dan pasti tentang yurisdiksi absolut, khususnya antara Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, perlu diberikan petunjuk hukum oleh Mahkamah Agung RI selaku pengadilan tertinggi di Indonesia.



[1]Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa dalam masyarakat, maka pelaksanaan atau penegakan hukumnya  diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman yang merupakan institusi resmi Negara yang diatur dalam konstitusi.  

[2]Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah, Sebuah kewenangan baru Peradilan Agama, (Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Yarsi, 7 Pebruari 2007), hal.3-11

[3]Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal.82

[4]Perhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1, 3 dan 11.

[5]Dalam semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) selalu diakhiri dengan ketentuan : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BASYARNAS setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Perhatikan Ps.20 ayat (2) PBI No.7/46/PBI/2005.

[6]Perhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 60.

[7]Salim HS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal.141.

[8]Untuk tata cara eksekusi, perhatikan Pasal 195 HIR/206 R.Bg s/d 206 HIR/224 R.Bg, sedangkan tentang eksekusi putusan arbitrase, perhatikan Pasal 62 s/d 64 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Juga perhatikan SEMA No.8 Tahun 2008 tentang pendaftaran dan eksekusi putusan Basyarnas.

[9]Andriyani Nurdin, Penyelesaian Sengketa Niaga Di Pengadilan Negeri Sebagai Cikal Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah Di Pengadilan Agama, (Makalah pada seminar nasional reformulasi system ekonomi syariah dan legislasi nasional di Semarang tanggal 6-8 juni 2006), hal.6

[10] Putusan MA-RI No.3179 K/Pdt.1984 tgl.4 Mei 1988, No.116 PK/Pdt/1988 tgl 14 Juli 1990 pada intinya sepanjang ada klausul arbitrase, maka yang berwenang mengadili adalah lembaga arbitrase yang ditunjuk dan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

[11]Munir Fuady, Arbitrase Nasional, alternative penyelesaian sengketa bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal.122.

 

[12]Sri Gambir Melati Hatta, Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama, pandangan masyarakat dan sikap MA-RI (Bandung: Alumni, 1999), hal.43, lihat juga Putusan MA-RI No.3642 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002;

[13] Yusuf Buchori dalam Tesis berjudul “Litigasi sengketa perbankan syariah dalam perspektif UU No.3 Tahun 2006” (UII Yogyakarta, hal.127)

[14] Ibid

[15] Mimbar Hukum Nomor. 66,  Edisi bulan Desember 2008, (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani), hal.183.

[16]Sudikno Mertokusumo., Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal.73.

 

Tabayun Online

Waktu sholat untuk Brangsong - Kendal , Jalan Soekarno Hatta. Widget Jadwal Sholat oleh Alhabib.

Pengunjung

406143
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
858
355
8709
13263
406143

IP Anda : 54.92.141.211
Server Time: 2017-10-17 22:00:50

Hak Cipta © 2014 Pengadilan Agama Kendal

Jl. Soekarno Hatta Km. 4, Brangsong - Kendal Telp. 0294-381490 Fax. 0294-384044

Jawa Tengah, Indonesia - 51371