Daftar Istilah Peradilan Agama

Berikut adalah daftar istilah yang ada atau digunakan dalam bahasa pada peradilan agama secara umum:

1. Peradilan
  Proses untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.
2. Pengadilan Agama
  Lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu sengketa bagi orang yang beragama Islam yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota.
3. Pengadilan Tinggi Agama
  Pengadilan tingkat banding.
4. Mediasi
  Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
5. Mediator
  Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
6. Amar Putusan
  Isi dari putusan, yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon.
7. Ketua Pengadilan Agama
  Seseorang yang memimpin/mengepalai Pengadilan Agama.
8. Ketua Majelis Hakim
  Seseorang yang mengetuai para hakim/majelis hakim dalam sidang.
9. Hakim Anggota
  Hakim yang menjadi hakim anggota dalam satu kelompok majelis hakim.
10. Panitera
  Pejabat kantor kepaniteraan pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya.
11. Panitera Pengganti
  Pejabat kepaniteraan yang menggantikan Panitera dalam melaksanakan tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
12. Penggugat
  Seseorang istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
13. Tergugat
  Seseorang suami yang digugat cerai di Pengadilan Agama.
14. Pemohon
  Seseorang suami yang mengajukan permohonan cerai talak pada istrinya di Pengadilan Agama.
15. Termohon
  Seseorang istri yang diajukan permohonan cerai talak oleh suaminya.
16. Gugatan Cerai/Cerai Gugat
  Surat cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya.
17. Permohonan Cerai Talak
  Surat permohonan suami untuk mengucapkan talak agar dapat bercerai dengan istrinya.
18. Jawaban
  Bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon.
19. Replik (menjawab kembali)
  Jawaban Penggugat/Pemohon atas jawaban Tergugat/Termohon.
20. Duplik
  Jawaban Tergugat/Termohon tentang tanggapan dari adanya Replik pihak Penggugat/Pemohon.
21. Sidang Saksi/Pembuktian
  Sidang dimana para pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon memperlihatkan bukti-bukti dan membawa saksi-saksi untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam surat/berkas proses cerainya.
22. Kesimpulan
  Berkas/surat dari para pihak untuk menyimpulkan surat-surat berkas yang telah diserahkan pada pengadilan.
23. Petitum
  Apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat/Pemohon agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan.
24. Hak Pemeliharaan Anak
  Hak yang diperebutkan oleh para pihak untuk mendapatkan hak merawat anak.
25. Harta Gono-Gini/Harta Bersama
  Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
26. Nafkah Iddah
  Nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri setelah bercerai (selama masa iddah).
27. Mut'ah
  Pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.
28. Nusyuz
  Keadaan dimana pihak suami atau istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri.
29. Syiqaq
  Suatu alasan cerai yang disebabkan adanya perselisihan yang terus menerus atau adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar yang tidak mungkin disatukan/didamaikan kembali.
30. Verstek
  Putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya pihak Tergugat/Termohon meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah.
31. Gugatan Rekonvensi (gugatan balik)
  Gugatan Tergugat/Termohon sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat/Pemohon kepadanya, yang tentunya dalam kaitannya dengan perceraian adalah rekonvensi tentang nafkah, asuhan anak, gono-gini/harta bersama dan lain-lain.
32. Gugat Konvensi
  Gugatan yang mula-mula diajukan, yang bersisikan tuntutan pihak Penggugat agar pihak Tergugat melaksanakan suatu prestasi atau jasa kepada pihak Penggugat.
33. Eksepsi
  Jawaban Tergugat/Termohon yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
34. Posita
  Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan-tuntutan.
35. Perdamaian
  Suatu persetujuan dimana kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang terjadi/berlangsung.
36. Pemeriksaan Kontradiktur
  Pemeriksaan tanpa jawaban dari pihak yang telah hadir pada sidang pertama atau sebelumnya pernah hadir namun pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah.
37. Wali Hakim
  Wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.
38. Akad Nikah
  Rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
39. Mahar
  Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
40. Taklik-talak
  Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
41. Pemeliharaan Anak (Hadhonah)
  kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
42. Perwalian
  Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
43. Khuluk
  Perceraian yang terjadi atas perminitaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.
44. Hukum Kewarisan
  Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
45. Pewaris
  Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
46. Ahli Waris
  Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
47. Harta Peninggalan
  Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
48. Harta Waris
  Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
49. Wasiat
  Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
50. Hibah
  Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
51. Anak Angkat
  Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.