Survey Pelayanan Publik

Pelayanan publik Peradilan merupakan suatu tindakan pemberian layanan kepada Pencari Keadilan oleh Pengadilan, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan Peradilan harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh Pengadilan, karena Pengadilanlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, Pengadilan dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara. Kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan dan menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja Pengadilan terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program Pengadilan yang efektif dan tepat sasaran. Untuk hasil lengkap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Agama Kendal bisa di klik pada tautan ini.

APLIKASI APLIKASI PENDUKUNG PENGADILAN AGAMA KENDAL

abs jdih lpse perpus simkara PN KENDAL
direktori komdanas pengaduan sikep sipp PTAJATENG