Kode Etik Panitera & Juru Sita

KODE ETIK PANITERA DAN JURUSITA

KETENTUAN UMUM

Pengertian

PASAL 1

1.    Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan jurusita ialah  aturan tertulis  yang harus dipedomani oleh setiap Panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan.

2.    Yang dimaksud  dengan Panitera ialah Panitera,Katera,Wakil panitera,Panitera muda dan Panitera pengganti pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari empat (4) lingkungan peradilan dibawah  Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum ,Peradilan Agama,Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Panitera  yang diperbantukan pada Mahkamah Agung dan atau lembaga lain.

3.    Yang dimaksud dengan jurusita adalah Jurusita dan Jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan  tingkat pertama dibawah  Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

4.    Azaz Peradilan yang baik ialah perinsip-perinsip yang harus di junjung tinggi oleh panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.    Organisasi IPASPI adalah  organisasi Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Kode etik panitera  dan Jurusita  ini dibuat  untuk menjaga Kehormatan,keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera dan Jurusita  yang memberikan pelayanan yang prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda bedakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA TERHADAP KETUA MAJELIS

PASAL 3

1.    Panitera dan Jurusita wajib membantu majelis hakim, baik dalam mendampingi sidang, melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuanmaupun memberi bantuan sarana dan prasana persidangan.

2.    Panitera wajib  membuat berita acara persidangan dengan teliti dan seksama sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan.

3.    Jurusita wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahun  dan menuanggkannya dalam berita acara atau relaas.

4.    Panitera wajib membuat jadwal sidang  dan membuat laporan hasil persidangan  dan menyerahkan kepada petugas register.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA

TERHADAP PARA PENCARI KEADILAN

PASAL 4

1.    Panitera dan  Jurusirta wajib  melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang perima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status social, golongan dan  menjaga  serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA TERHADAP PARA PIHAK

PASAL 5

1.    Panitera dan Jurusita wajib bersikap independen/tidak memihak, baik didalam  kedinasan  maupun diluar  kedinasan  dan tetap  memberikan pelayanan yang prima serta menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

2.    Panitera  dan Jurusita  bersikap adil yaitu tidak membeda-bedakan pencari keadilan dan  dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi istimewa.

3.    Panitera tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung/ruang kerja pengadilan demi kelancaran persidangan/konsultasi yang dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar perinsip persamaan perlakuan tanpa keberpihakan.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA  DALAM PERSIDANGAN

PASAL 6

1.    Panitera wajib  berpakaian rapi dan duduk dengan sopan  dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara.

2.    Panitera wajib  mematikan hand phone agar tidak  mengganggu jalannya persidangan

3.    Panitera dilarang tidur saat mengikuti persidangan yang dapat menggangu jalannya pemeriksaan  dan tidak sempurnanya dalam mencatat berita acara persidangan.

4.    Panitera harus adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan.

5.    Panitera dan Jurusita dilarang menjadi  wali pengampu dari jabatannya dengan suatu perkara yang ditangainya  dan tidak boleh ikut menangani suatu perkara yang ada hubungan kekelurgaan

6.    Panitera  dan Jurusita  dilarang menjadi penasehat hukum baik langsung atau tidak langsung.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR PERSIDANGAN

PASAL 7

1.    Panitera tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan demi kelancaran persidangan yang  dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar perinsip persamaan perlakuan tanpa keberpihakan.

2.    Panitera harus segera menyelesaikan pembuatan akta dan salinan putusan setelah putusan sertebut berkekuatan hukum tetap (BHT)

3.    Panitera tidak boleh membeda-bedakan (diskriminasi) dalam melayani para pihak untuk menyerahkan hasil produk pengadilan.

4.    Panitera dan Jurusita dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada para pihak dan dilarang meminta serta menerima imbalan dari para pihak atau kuasanya yang berkaitan dengan perkara di Pengadilan.

5.    Panitera  dan Jurusita  wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang perima yaitu dengan sopan, teliti, tidak membeda-bedakan berdasarkan status social, golongan independen tidak memihak, baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan dan tetap  memberikan pelayanan yang prima serta  menjaga  dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

6.    Panitera bersikap adil yaitu tidak membeda-bedakan pencari keadilan dan  dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi istimewa.

7.    Panitera dan Jurusita dilarang mengadakan pertemuan dengan para pihak/kuasanya  yang berakiabat menjadi tidak independen  dalam proses perkara yang sedang berjalan.

8.    Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penghubung dan memberika